IDI's Board is made up of 10 associates from various supreme audit establishments. Get to be aware of them greater in our "Fulfill the Board" collection.

In the course of his tenure, he also initiated the audit of the preparedness of Indonesian Govt’s implementation from the SDGs.

The next posts are merged in Scholar. Their merged citations are counted only for the initial posting.

”Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat,” kata Clarissa.

The board can comply with up on this kind of detection by conducting investigative audit, both based on its initiative or the requests of regulation enforcement officials, he defined.

The condition’s losses calculated from the BPK must be serious and definite, for example asset reduction, cash, or condition’s securities, he pointed out, including the board didn't determine the condition’s losses as a result of forest destruction in Riau or mining in Papua.

Generally, the requests are from regulation enforcement officers followed up from BPK’s investigation or their very own investigation,” Pramono highlighted.

Dalam kesempatan itu, Retno bercerita telah diberikan kesempatan menjadi menteri luar negeri selama ten terakhir, di mana menjalankan politik luar negeri kerap tak mudah baginya. 

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  

Johanis Tanak saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.

"Saya fokus pada apa yang saya lakukan untuk diri saya, karena saya tak mau kebebanan hal tak perlu," ujar dia.

Salah satu poin yang ditanyakan terhadapnya adalah terkait mengatasi pemberitaan negatif terhadap website KPK. Agus punya caranya sendiri untuk hal itu.

As IDI’s Board prepares for its Assembly on twenty five March 2021, we requested Dr. Pranomo a few questions about governance and what this means for being a new member in the Board.

Lebih dari itu, pihaknya juga mengedukasi peserta pameran agar tak menentukan harga dengan melihat siapa yang membeli. “Misalnya ketika yang datang itu pejabat atau istri pejabat, harga langsung dinaikkan. Itu tak boleh, makanya di sini dipasang harga pas,” sebutnya.